TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai, pada momentum peringatan HUT ke-75 Bhayangkara, netralitas Polri dalam kepentingan politik menjadi tantangan yang harus dijawab dan dibuktikan.
Lewat keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia, Jakarta, Kamis (1/7/2021) Didik mengatakan, Polri harus lepas dari kepentingan elite dan politik yang dapat membahayakan kehidupan demokrasi, kebebasan sipil dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
“Perwujudan Civilan Police di Kepolisian Republik Indonesia perlu komitmen dan konsistensi proses demiliterisasi dan depolitisasi Polri demi tercapainya pemolisian demokratis. Untuk itu memastikan profesionalitas dan independensi di tubuh Polri menjadi suatu keharusan,” ujar Didik.
Polri juga harus mulai membangun zona intergritas dan memastikan segenap anggotanya terhindar dari perilaku korup dan gaya hidup mewah.
Menurut Didik, dalam tuntutan akuntabilitas Polri, reformasi kepolisian selama ini masih dianggap ada persoalan mendasar dalam hal akuntabilitas di lingkungan kepolisian sebagai bagian aparat penegak hukum.
Menurutnya, ada tiga hal yang butuh perhatian khususnya dalam penanganan kasus pelanggaran hukum yakni, penetapan kebijakan yang berpotensi mengancam kebebasan sipil dan keterlibatan dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat, tidak menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan diskriminatif, dan menjadi pengayom masyarakat secara adil.
Didik menjelaskan, praktik “represi” baik di ruang publik masih menjadi momok di masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap masih banyak arogansi yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap masyarakat sipil. Bahkan tidak sedikit yang kemudian berpotensi berujung kepada kriminalisasi yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Tindakan kekerasan yang berlebihan dan arogansi aparat kepolisian ini harus menjadi bagian reformasi yang harus diwujudkan.
“Saya rasa Kapolri dihadapkan kepada pekerjaan rumah yang cukup fundamental yang masih harus diselesaikan. Perwujudan transformasi Polri yang presisi akan optimal dapat diwujudkan jika beberapa hal fundamental tersebut dapat diselesaikan,” tandas Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto bertepatan pada momentum HUT ke-75 Bhayangkara. (*)
