JAKARTA, KOMPAS.com – Ahli Epidemiologi Indonesia dan Peneliti Pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengingatkan soal keterbukaan pejabat publik apabila terpapar Covid-19.
Menurut dia, semua pejabat publik baik nasional maupun daerah perlu menginformasikan jika terpapar Covid-19. Sebab, pejabat publik banyak melakukan aktivitas atau bertemu dengan orang lain.
“Oleh karena itu apabila memang terpapar, sangat penting untuk terbuka itu bukan hanya karena dia pejabat publik untuk memberi contoh. Tapi sebagai pejabat publik yaitu bertemu banyak orang, ditemui banyak orang,” kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/1/2021).
Baca juga: Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Epidemiolog Ingatkan soal Keterbukaan Pemerintah
Ia menjelaskan, keterbukaan pejabat publik sangat penting untuk mendukung proses tracing. Seperti diketahui, tracing merupakan salah satu strategi yang digiatkan pemerintah selain testing dan treatment untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Dicky menilai, apabila tidak ada keterbukaan dari pemerintah atau pejabat publik, upaya tracing juga tidak akan optimal.
“Karena tracing itu harusnya terbuka. Prinsip dasar dari tracing itu terbuka atau dibuka gitu. Walaupun bisa saja orangnya pada level orang umum tidak dibuka, tapi kalau pejabat publik ya dibuka, karena terlalu banyak orang yang berkaitan dan bertemu,” imbuh dia.
Sementara itu, untuk orang biasa atau masyarakat, menurutnya tidak perlu diinformasikan status Covid-19 yang disandang.
Namun, untuk tempat dan waktu tracing di masyarakat tetap harus dibuka. Sebab, hal ini berkaitan untuk menentukan dari klaster mana seseorang dapat terpapar.
“Ini sangat disayangkan ya karena kan sebelumnya sudah ada yang terbuka. Menteri lainnya misalnya. Beberapa yang menyatakan terpapar,” ujarnya.
Baca juga: Menko Airlangga Donasikan Plasma Konvalesen Covid-19
Untuk itu, ia kembali mengingatkan para pejabat publik untuk selalu bersikap terbuka dalam hal Covid-19, termasuk ketika dirinya terpapar.
