Liputan6.com, Bangkok – Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, pada Selasa, 19 Januari 2021, memeringatkan bahwa pemerintah Thailand akan menghukum siapa saja yang membagikan informasi palsu (hoax) tentang vaksin Corona di media sosial atau media massa.
Prayuth menyebut bahwa pemerintah Thailand memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman dalam keadaan darurat yang berkaitan dengan ancaman kesehatan.
Peringatan tersebut merupakan reaksi nyata atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya, yang menyebut bahwa pemerintahannya lamban dalam menyikapi COVID-19, termasuk dalam hal memeroleh pasokan vaksin Corona yang memadai.
Tuduhan tersebut diketahui datang dari lawan politiknya, Thanathorn Juangroongruangkit, mantan pemimpin Partai Future Forward. Dia, dalam siaran langsung di internet, menyebut bahwa pemerintah bertindak terlalu lambat untuk memulai program vaksinasi COVID-19 di Thailand.
Thanathorn memang populer di Thailand sebagai pengkritik pemerintah. Partai yang dipimpinnya diketahui berada dalam posisi ketiga dalam pemilihan umum 2019, tetapi dia dipaksa keluar dari Parlemen karena pengadilan memutuskan Thanathorn melanggar undang-undang pemilu. Partainya kemudian dibubarkan karena alasan teknis serupa.
Selain itu, Pemerintah Thailand juga membantah tuduhan Thanathorn yang mengatakan ada oknum perusahaan yang mengambil untung dari program vaksinasi COVID-19 di Thailand.
“Jangan salahkan saya karena mengancam tindakan hukum. Saya perlu menjaga kepercayaan orang dan kepercayaan pada pemerintah,” ujar Prayuth dikutip dari situs Channel News Asia pada Rabu, 20 Januari 2021.
