Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menghapus denda progresif bagi pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan menerbitkan Peraturan Gubernur baru. Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar tak sering mengganti aturan.
“Jadi sudah sering kali saya ingatkan, kalau buat aturan boleh saja asal konsekuen dengan mensosialisasikan dengan baik dan diterapkan dengan serius. Jangan terlalu banyak ganti-ganti, nanti masyarakat apatis,” kata penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Zita Anjani saat dihubungi, Kamis (21/1/2021).
Wakil Ketua DPRD DKI ini memahami betul penerbitan Pergub itu merupakan hak Anies Baswedan. Namun kurangnya sosialisasi terhadap Pergub yang diterbitkan sering membuat masyarakat bingung.
“Itu hak gubernur. Yang paling penting saya selalu ingatkan Perda dan Pergub harus dijalankan dengan serius. Pemprov DKI ini kan punya track record banyak sekali mengeluarkan Pergub. Sampai lupa mungkin masyarakat kalau di tanya acuan hukumnya yang mana,” ungkapnya.
Bahkan, Zita menyinggung salah satu aturan yang tidak terlaksana dengan baik ketika di lapangan. Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar ke depannya Pemprov DKI Jakarta dapat membuat kebijakan yang lebih jelas dan terukur.
“Nah ini juga perlu menjadi evaluasi bagi Pemprov ke depannya. Buatlah kebijakan yang terukur dan dapat diimplementasikan dengan baik,” ucapnya.
“Contoh, aturan mengenai wajib isolasi bagi yang terkena COVID sebagai bagian dari Pencegahan COVID-19. Itu saja mohon maaf belum terlaksana dengan baik sampai hari ini. Coba cek di lapangan, masih banyak pasien COVID berkeliaran, karena ketersediaan SDM maupun system tracing, tracking dari Dinkes yang masih terus perlu diperbaiki,” lanjutnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
