Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif. Komisi IV DPR turut berkomentar.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyebut tidak ada bedanya antara PPKM dan hari-hari biasa tanpa PPKM.
“Apa yang membedakan PPKM dengan bukan PPKM? karena saya melihat sekarang ini PPKM ini sudah tidak berasa PPKM, ya hanya tokoh-tokoh tutup jam 7 (malam) dan itu pun banyak yang masih buka,” kata Nihayatul kepada detikcom, Minggu (31/1/2021).
Menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan konsistensi dalam mendefinisikan PPKM. Tak hanya Satgas COVID-19, seluruh komponen masyarakat juga perlu turut aktif dalam sosialisasi PPKM.
“Semua pihak harus konsisten ini harus didefinisikan ulang PPKM itu PPKM mau seperti apa? Kalau sekarang ini saya tidak merasa PPKM, tidak merasakan ada pembatasan sama sekali,” tutupnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah harus kompak dan solid dalam menghadapi pandemi. Ia berharap pemerintah tak saling menyalahkan.
“Ini angka (kasus positif) terus naik tapi pemerintah malah menunjukkan ketidakmampuannya mengelola mitigasi pandemi COVID-19,” kata Kurniasih.
Ia mengusulkan pemerintah membentuk 1 tim terpadu berbasis kesehatan dengan kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif.
Namun, di sisi lain, Kurniasih turut mengapresiasi aksi Jokowi. Menurutnya, pemerintah mengakui kebobrokan menangani pandemi.
“Di sisi lain bagus juga akhirnya pemerintah menyadari dan mengakui banyak miss dalam mitigas pandemi di Indonesia,” ungkap Kurniasih.
Sebelumnya, Presiden Jokowi blak-blakan saat mengevaluasi PPKM. Jokowi menyebut implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten.
“Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena indeks mobility-nya ada. Di beberapa provinsi, COVID-nya masih naik,” kata Jokowi.
Jokowi meminta jajarannya melibatkan pakar epidemiologi saat menyusun kebijakan. Dia menilai implementasi PPKM belum baik.
“Sebetulnya esensi PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat, di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi,” ungkapnya.
(isa/imk)
