Jakarta –
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggandeng KPU RI untuk mengakses data pemilih yang akan dipergunakan untuk program vaksinasi COVID-19. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut sinergi ini penting. Tidak perlu kementerian atau lembaga membuat basis data sendiri-sendiri karena justru malah akan menimbulkan masalah.
Hal ini disampaikan Budi dalam acara Penyerahan Akses Data Pemilih untuk Program Vaksinasi Nasional yang ditayangkan di YouTube, Selasa (2/3/2021). Kemenkes menggandeng KPU untuk mengakses data pemilih yang akan dipergunakan untuk program vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang berjalan.
Budi menceritakan dirinya pernah melapor ke Presiden Jokowi bahwa banyak lembaga di Indonesia, termasuk instansi pemerintah yang memiliki basis data sendiri-sendiri namun memiliki kemiripan. Fakta ini dia temukan saat di awal-awal pihaknya mempersiapkan data vaksinasi COVID-19.
Ketika mengkomunikasikan persoalan ini ke Presiden Jokowi, Budi pun sempat melontarkan canda. Dia menyampaikan ke Jokowi, tidak perlu semua kementerian atau lembaga punya database sendiri-sendiri.
“Saya suka bercanda ke Bapak Presiden, Bapak Presiden kalau saya jadi dirut bank dulu itu nggak boleh setiap manajer pengen punya database sendiri. Saya bilang nggak boleh kepala divisi pengen punya database sendiri. Sama saya sudah larang, semua direktur punya database sendiri nggak boleh. Harusnya sama juga dengan bapak jangan semua kementerian lembaga punya database sendiri, nanti bapak pusing, karena bapak akan punya berapa ratus database yang isinya nama, alamat, tanggal lahir,” ujarnya.
“Nah itu problem pertama itu yang buat saya pengalaman. Jadi saya nggak ingin Kemenkes mereplikasi atau menduplikasi data yang sudah merupakan tupoksi di tempat lain, cuma kita mesti memastikan bahwa datanya itu bener dan terkini,” sambungnya.
Budi menyebut salah satu penyebab duplikasi data ini adalah ego sektoral. Semua ingin punya database sendiri dan merasa data yang mereka miliki paling akurat.
Seharusnya, menurut Budi, kementerian dan lembaga saling bersinergi terkait data. Dia mencontohkan misalnya Kemenkes yang berwenang mengelola data riwayat kesehatan masyarakat. Ketika kementeriannya membutuhkan data kependudukan terkait domisili atau status warga masih hidup atau meninggal, maka mereka akan bekerja sama dengan Kemendagri.
Budi Gunadi mengatakan pemakaian data pemilih KPU untuk vaksinasi COVID-19 dilakukan karena diyakini paling update karena baru saja dilakukan Pilkada 2020. Meski Dukcapil juga memiliki database nama, NIK, dan tanggal lahir tetapi tidak dijamin data terbarunya misalnya terkait domisili dan status kematian.
“Saya juga bilang ke teman-teman Kemenkes data yang paling update itu di BPJS karena tiap dia ke RS ter-update, ya nggak usah kita ambil yang penting kita tanda tangan MoU dengan BPJS kalau ada update itu kita bisa akses. kita sebagai kementerian lembaga agar kita bisa me-manage egonya kita harusnya bisa,” ujarnya.
Selain itu, dia menyebut data KPU juga mendata domisili warga. Dengan demikian, warga tidak perlu pulang kampung ke rumahnya untuk mendapatkan vaksinasi.
“Kemarin kita vaksinasi sempat ribut, karena ini orang Jakarta jatahnya di kasih ke Jakarta, ternyata kita sadar banyak orang Bekasi yang kerja di Jakarta masih dekat, banyak orang Bandung kerja di Jakarta, banyak orang Yogya yang kerja di Jakarta. Jadi jatahnya di kasih ke Yogya begitu mau disuntik mereka ngomel karena tinggal di Jakarta kok disuruh pulang ke Yogya naik pesawat bayar tiket mahal. Itu adalah contoh problem pertama karena data tidak update,” ujarnya.
“Jadi itu sebabnya kita harapkan teman-teman di Kemenkes tidak usah menyentuh data yang bukan tupoksinya kita, tinggal ngecek institusi lain yang punya tapi dipastikan beberapa institusi supaya bisa dapat data yang terkini,” imbuhnya.
Simak video ‘Menkes Tak Berani Simpulkan Kapan Pandemi akan Berakhir’:
(hri/fjp)
