Suara.com – Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Luhut Binsar Panjaitan, menekankan kepada jajaran pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada masyarakat di wilayahnya yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pokok.
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi, mengatakan Luhut telah menginstruksikan jajaran TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerahnya untuk memastikan tidak ada warga yang kelaparan saat PPKM Darurat.
“Rakyat Indonesia tidak ada yang akan dibiarkan sampai tidak bisa makan,” kata Dedy dalam jumpa pers virtual, Minggu (11/7/2021).
Menurutnya pemerintah ingin melakukan penyaluran secara tersasar dengan detail terutama dalam distribusi vaksin, obat, dan bantuan sosial (bansos).
Khususnya untuk masyarakat yang berada di kawasan pinggiran, penyaluran bantuan ini harus dapat terlaksana dengan cepat.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan BULOG yang tersebar di seluruh tanah air.
Dedy memastikan Menteri Sosial Tri Rismaharini memimpin langsung proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melibatkan melibatkan Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).
“Mensos memastikan proses pemutakhiran data berjalan secara transparan dan partisipatif serta dilakukan dengan dukungan teknologi digital, sehingga selain lebih akurat juga diharapkan semakin cepat,” ucapnya.
Pada PPKM Darurat ini, Kementerian Sosial menyiapkan tiga jenis bansos. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial Tunai (BST).
Pencairannya dimajukan pada triwulan ketiga yaitu Juli 2021 ini yang akan menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (PKM).
