Langkah percepatan penyaluran perlinsos di area dilakukan diantaranya melalui penetapan PMK 94/PMK.07/2021. Ini mempunyai tujuan untuk optimalisasi perlindungan pendanaan lewat membeli TKDD, optimalisasi penggunaan dan penyaluran DAU, DAK, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa.
“Inti berasal dari PMK 94 ini sesungguhnya tersedia tiga hal. Yang pertama adalah kami mengimbuhkan relaksasi terhadap penyaluran dana desa, jadi harapannya nanti bersama dengan terdapatnya penyaluran yang lebih baik maka tingkat serapan di tempat yang hingga segera kepada para keluarga penerima kegunaan ini akan meningkat drastis,” mengerti Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam acara Sosialisasi PMK nomor 94/PMK.07/2021 secara daring, Selasa (27/07).
Prima menyebutkan sementara ini capaian untuk serapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa masih terlalu rendah. Dari obyek anggaran sebesar Rp28,8 triliun, capaiannya selagi ini baru kurang lebih Rp6,1 triliun.
“Ini merupakan suatu perihal yang harus menjadi perhatian kami semua. Pada sementara pandemi, perlinsos ini mesti betul-betul kami tingkatkan. Karena perlinsos yang terutama ada di desa ini merupakan bantalan bagi masyarakat banyak,” lanjut Prima.
Selain hal itu, Prima termasuk menekankan pentingnya konsistensi realisasi kuantitas Keluarga Penerima fungsi (KPM) BLT desa setiap bulannya. Prima menyebut ada tren penurunan kuantitas penerima didalam sebagian bulan terakhir ini. Menurut Prima, ini artinya belum seluruh KPM menerima BLT desa secara tetap. Padahal harapannya bersama dengan perlinsos ini para masyarakat miskin khususnya yang tersedia di desa yang berhak menerima BLT Desa sanggup beroleh bantalan yang memadai.
“Nah untuk itu kita berikan suatu relaksasi-relaksasi syarat-syarat yang tadinya ini diakui merupakan penghambat namun kita memberikan relaksasi. Salah satunya adalah bersama dengan mampu memberikan rapel dan juga pemakaian proses tagging,” tambah Prima.
Prima lagi meyakinkan bahwa BLT desa merupakan prioritas pemakaian dana desa. Jika ada desa yang jumlah KPM-nya masih tidak cukup maka sanggup untuk lakukan menambahkan cocok bersama dengan mekanisme yang udah diatur oleh Pemerintah.
“Saya ingin teman-teman di Pemda betul-betul mendorong sehingga perlinsos khususnya BLT desa ini kita nyata-nyata memberi tambahan dampak yang signifikan. Jadi kecuali tersedia problem silahkan didiskusikan. Dari Kemendes terhitung melakukan monitoring, dari kita terhitung laksanakan monitoring, dan teman-teman di KPPN ini terhitung siap untuk menopang Bapak Ibu sekalian dari Pemda,” tukas Prima.
Kemudian poin kedua yang disinggung Prima adalah program vaksinasi. Presiden tetap memberikan dalam beragam kesempatan bahwa tingkat vaksinasi di Indonesia harus ditingkatkan, menjadi dari satu juta per hari sesudah itu nanti harapannya bisa raih dua juta per hari. Maka, pemerintah pusat jalankan intervensi lewat pelibatan TNI-Polri di dalam pelaksanaan vaksinasi.
“Untuk itu, kita sungguh-sungguh minta kerjasama berasal dari Pemda untuk dapat lakukan ini bersama dengan baik. Dan kita dapat melaksanakan intercept, menjadi anggarannya kita ambil yang berasal dari beberapa DAU kemudian kami bayarkan kepada TNI-Polri kemudian nanti akan kami perhitungkan,” tambah Prima.
Terakhir, poin ketiga adalah pemantauan refocusing anggaran daerah. Terkait itu, Prima berharap sehingga Pemda sanggup menyampaikan laporannya secara rutin.
“Kami dapat terhubung suatu sistem monitoring, tidak cuman laporan reguler yang disampaikan tiap bulan kami akan menugaskan setiap tempat itu punya yang namanya akun representative yang nanti akan langsung bertanya kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan update berasal dari refocusing dan juga realisasi dari belanja-belanja yang tentunya ini untuk membantu penanganan Covid mulai berasal dari belanja kesehatan, belanja dukungan sosial termasuk termasuk belanja untuk dukungan ekonomi terutama adalah UMKM,” tutup PrimaPemerintah Dorong Percepatan Pelaksanaan Anggaran Daerah Guna Penanganan Covid-19
